Pemprov DKI Serahkan LKPJ Gubernur Tahun 2022
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur DKI Jakarta Tahun 2022 dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (31/3).
Pada hakekatnya LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
Deputi Gubernur Bidang Budaya dan Pariwisata DKI Jakarta, Marullah Matali membacakan pidato LKPJ Gubernur DKI Jakarta tahun 2022 saat digelar rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD DKI, Prasetio Edi Marsudi.
Marullah mengatakan, penyampaian LKPJ 2022 dilaksanakan dalam rangka memenuhi amanat UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah dan PP Nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.
Pemprov DKI Jakarta Sampaikan LKPJ Gubernur Tahun 2021 dalam Rapat Paripurna"Pada hakekatnya LKPJ merupakan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun yang mencakup hasil penyelenggaraan urusan daerah serta pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan," ujar Marullah Matali.
Ia menjelaskan, kinerja pembangunan manusia di DKI Jakarta pada tahun 2022 tercatat sebesar 81,65 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 81,11 dan merupakan yang tertinggi di Indonesia.
Kemudian peningkatan aktivitas dan mobilitas masyarakat yang terus membaik menjadi pendorong utama tumbuhnya perekonomian Jakarta.
"Sementara indikator sosial pada periode September 2022, tingkat kemiskinan Jakarta sebesar 4,61 persen atau menurun 0,08 persen poin dibandingkan periode Maret 2022," jelasnya.
Ia memaparkan, realisasi APBD tahun 2021 yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Namun, realisasi APBD yang dilaporkan dalam LKPJ ini masih dalam posisi unreviewed.
"Dari rencana Pendapatan Daerah sebesar Rp77,79 triliun, sampai akhir tahun 2022 dapat terealisasi sebesar Rp67,28 triliun atau 86,49 persen, di mana realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp45,61 triliun atau 81, 94 persen. Realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp18,86 triliun atau 109,49 persen, serta realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp2,81 triliun atau 57,,39 persen," paparnya.
Marullah juga menyampaikan gambaran singkat dari hasil pembangunan berdasarkan prioritas pembangunan daerah tahun 2022 di antaranya urusan pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan pemukiman, lingkungan hidup, perhubungan dan sebagainya.
"Laporan ringkas yang saya sampaikan melalui forum mulia ini merupakan intisari dari buku LKPJ telah diserahkan sebelumnya," tandasnya.
